Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, mengajukan usulan yang cukup kontroversial terkait kebijakan kesehatan publik. Dia ingin memasukkan perawatan rambut rontok dalam skema asuransi kesehatan nasional yang disediakan oleh pemerintah.
Dalam sebuah pertemuan dengan para pejabat pemerintahan, Lee menegaskan bahwa masalah kebotakan bukan hanya sekadar isu estetika, tetapi juga telah menjadi masalah yang menyentuh aspek kesehatan mental dan sosial di kalangan masyarakat. Saat ini, asuransi kesehatan nasional hanya mencakup perawatan untuk kerontokan rambut yang disebabkan oleh penyakit tertentu.
Namun, kerontokan yang disebabkan oleh faktor genetik tidak termasuk, karena selama ini dianggap tidak mengancam jiwa. Menteri Kesehatan Korea, Jeong Eun-kyeong, menegaskan hal ini dalam pernyataannya.
Respons Masyarakat terhadap Usulan Perawatan Rambut Rontok
Usulan ini tak pelak memicu berbagai reaksi dari masyarakat Korea Selatan. Di platform media sosial, beberapa warganet menyambut positif, menganggap Lee sebagai presiden yang peka terhadap isu-isu sosial. Namun, tak sedikit yang mengkritik dan beranggapan bahwa kebijakan ini lebih bertujuan untuk meraih dukungan suara.
Salah satu warga Seoul, Song Ji-hoon, yang berusia 32 tahun mengatakan bahwa kebijakan ini terkesan seperti cara untuk menarik perhatian lebih dari pemilih. Dia juga mencatat bahwa biaya pengobatan rambut rontok di Korea relatif tidak mahal, sehingga wajar jika banyak yang mempertanyakan urgensinya.
Standar kecantikan yang tinggi di Korea Selatan membuat kebotakan menjadi isu yang sensitif, khususnya bagi generasi muda. Menurut data otoritas kesehatan setempat, sekitar 240.000 pasien menjalani perawatan terkait kerontokan rambut, dengan 40% di antara mereka berusia antara 20 dan 30 tahun.
Implikasi Ekonomi dari Kebijakan Asuransi Kesehatan Baru
Di tengah semua ini, Lee Won-woo, seorang pria berusia 33 tahun, mengungkapkan bahwa kebotakan memengaruhi rasa percaya dirinya. Untuknya, masalah ini bukan sekadar fisik, tetapi juga hubungannya dengan cita rasa sosial.
Di sisi lain, sistem asuransi kesehatan nasional Korea Selatan saat ini sedang menghadapi tantangan keuangan yang serius. Tahun lalu, sistem tersebut mencatat defisit yang signifikan, yang menurut beberapa ahli bisa semakin parah seiring dengan semakin tuanya populasi.
Presiden Lee berpendapat bahwa pemerintah dapat melakukan batasan layanan untuk menekan beban finansial, meski hal ini memicu perdebatan mengenai prioritas penggunaan dana negara. Beberapa pihak, termasuk Korean Medical Association, berargumen bahwa dana seharusnya lebih difokuskan untuk menangani penyakit yang lebih serius.
Pertanyaan Seputar Kebijakan Sosial dan Psikologis
Para pengguna media sosial tidak henti-hentinya menyuarakan isu-isu yang dianggap lebih mendesak, seperti tingginya angka bunuh diri dan akses terhadap perawatan kanker payudara. Banyak yang merasa bahwa jika rambut rontok dianggap sebagai masalah survival, maka yang perlu direformasi adalah cara pandang masyarakat, bukan asuransi itu sendiri.
Lee sendiri rupanya sudah sejak dulu menyuarakan perhatian kepada isu rambut rontok. Ketika mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2022, ia memperkenalkan program-program terkait perawatan rambut, meski saat itu banyak kritik yang datang dari berbagai kalangan.
Walaupun kalah pada pemilihan 2022, Lee berhasil memenangkan pemilihan pada 2025 dan kembali membawa topik ini ke permukaan, mencerminkan konsisten dalam berfokus pada generasi muda yang kini banyak tertekan oleh ketidakpastian ekonomi.
Tantangan Kebijakan dan Harapan untuk Masa Depan
Dalam pertemuan yang sama, Lee juga menyebut pentingnya memasukkan obat obesitas ke dalam asuransi kesehatan nasional. Hal ini merupakan langkah untuk mengakomodasi kebutuhan generasi muda yang merasa terpinggirkan dalam sistem perlindungan kesehatan yang ada.
Namun, analis politik Don S Lee dari Korea University menunjukkan skeptisisme terhadap kelanjutan kebijakan ini. Dia berpendapat bahwa inisiatif tersebut lebih sebagai strategi untuk menunjukkan kepedulian terhadap pemilih muda.
Sementara itu, masyarakat di Korea Selatan terus menanti dengan cermat perkembangan kebijakan ini, di mana harapan untuk perbaikan di sektor kesehatan dan sosial tetap menjadi perhatian utama. Apakah langkah ini akan berubah menjadi realita yang bermanfaat bagi masyarakat atau hanya sekadar menjadi wacana semata, waktu yang akan membuktikannya.
